reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
In September 1973, intelligence task power Satsus Intel drew up strategies to permanently station a team at Jakarta's Kemayoran Airport. The workforce quickly started archiving shade pictures of Arab passports from about a dozen nations and evaluating the names to a terrorist watchlist compiled by international intelligence products and services.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
Boundaries to establishment of foreign foundations, such as necessary “Harmless” partnership with area Basis.
Following declaring independence in 1945, the Government of Indonesia recognized its to start with intelligence company, identified as Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to guide the company, as did about 40 former special armed service investigators.
Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya
Boundaries to establishment of foreign foundations, which includes an extra requirement to refrain from actions which “disrupt the stability and the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan informasi lebih lanjut strategi diplomatik dan militer.
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Under the Advocate Legislation, the subsequent are the necessities [[two]] to be admitted being an advocate: Indonesian National; reside in Indonesia; not getting the standing of civil servant or public officer; at the least 25 many years of age; graduated by using a bachelor of regulation diploma (capable degree); obtaining handed the bar exam; two a long time of internship in law Business office; under no circumstances convicted of criminal offense with 5 years or maybe more penalty; excellent actions, truthful, dependable, and having intact integrity.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.
Perpajakan duniawi #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini
Indonesia’s Parliament is within the verge of approving a sweeping coronavirus stimulus offer that opponents charge would undermine employee protections and permit prevalent destruction in the country’s rainforests. A confederation of labor unions is calling for A 3-working day nationwide strike setting up on Tuesday in excess of provisions inside the Monthly bill that would scale back occupation protection, wages and required times off.
Law No. eleven of 2008 with regards to Electronic Facts and Transactions (EIT) Regulation gives a authorized foundation for World-wide-web-based commerce in Indonesia and codifies numerous Net-centered offenses. Having said that, it has also criminalized World wide web-based mostly insults and defamation, with noticeably stronger penalties than These regulated in the Prison Code. The federal government has made use of the Regulation to charge many individuals, particularly journalists, activists, human legal rights defenders, and teachers and pupils. In 2021, such as, two scientists of Indonesia Corruption Look at have been billed beneath the EIT Legislation with defamation, following their publication of a study over general public officers’ involvement in endorsing a controversial drug to deal with COVID-19.